Ragu-ragu Rem Darurat Anies Baswedan dan Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta yang terinfeksi virus Corona terus meningkat setiap hari seiring dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Lonjakan tinggi pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus lebih dari seribu orang terjadi di masa PSBB transisi sepekan terakhir.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah DKI akan sulit kembali memperketat PSBB. Pemerintah pusat disebut banyak mencampuri kebijakan daerah, sehingga pemerintah DKI pun tak leluasa memutuskan.

"Di DKI masalahnya pelik. Campur tangan pusat sangat besar," kata dia saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2020.

Padahal, dia melanjutkan, pemerintah pusat seharusnya menjadi koordinator kebijakan antar daerah atau kementerian. Menurut Pandu, faktor ekonomi juga membuat pemerintah DKI sulit menarik kebijakan rem darurat alias emergency brake policy.

Salah satu pengetatan yang bisa dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan hanya menghentikan aktivitas hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di sejumlah lokasi selama PSBB transisi.

Lalu menutup kantor swasta yang karyawannya positif Covid-19 untuk sementara waktu. Sayangnya, tidak demikian dengan kantor atau kementerian milik pemerintah pusat. Pandu berujar, DKI tidak punya kewenangan menutup kantor pemerintah pusat.

Baca juga : Dikritik, Jakarta Timur Stop Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Masuk Peti Mati